Angkatan Kelima adalah sebuah cabang militer yang diusulkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Digagas oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), angkatan ini merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memobilisasi buruh dan petani bersenjata.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, unsur-unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Masing-masing unsur tersebut berfungsi sebagai Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Meskipun ada Panglima Angkatan Bersenjata yang bertindak sebagai Menteri Koordinator Kementerian Pertahanan, peran mereka terbatas pada tugas-tugas administratif dan tidak termasuk kewenangan komando. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan Indonesia hingga tahun 1999, ketika kepolisian menjadi entitas yang independen. Demikian pula pada masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah yurisdiksi Departemen Dalam Negeri.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September, gagasan Angkatan Kelima praktis sirna. Angkatan Darat dengan Supersemar akhirnya membubarkan PKI dan organisasi-organisasinya, terutama dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, dan SOBSI yang diduga sebagai unsur Angkatan Kelima dan melakukan penangkapan-penangkapan yang pada era pascareformasi 1998 disebut sebagai "pembersihan". Selain PKI, pemerintahan pasca-Supersemar Mayjen Soeharto juga menangkap para perwira militer yang disebut-sebut terlibat dalam Gerakan 30 September dan melatih "Angkatan Kelima" yang kemudian dikaitkan dengan Angkatan Udara yang dianggap aktif mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno.

Sebagian relawan yang pernah dikirim ke Kalimantan saat konflik Dwikora juga dilucuti senjatanya. Dalam kasus ini muncul istilah Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) yang disebut-sebut telah ditumpas oleh militer Indonesia dan militer Malaysia karena melakukan perlawanan.^[2]