Kewenangan (bahasa Inggris:authoritycode: en is deprecated ) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.^[1][2] Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.^[3]

Pendelegasian kewenangan (delegation of authority) merujuk pada proses di mana otoritas yang lebih tinggi mentransfer baik tanggung jawab maupun otoritas yang sesuai kepada individu lain, sambil tetap mempertahankan hak untuk memonitor kinerja sesuai kebutuhan. Pendelegasian yang efektif mensyaratkan bahwa bawahan tidak hanya diberikan tanggung jawab atas suatu tugas, tetapi juga otoritas yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan dimintai pertanggungjawaban penuh atas penggunaan otoritas tersebut. Jika otoritas tidak seimbang dengan tanggung jawab, atau jika pendelegasi mempertahankan kontrol yang berlebihan, proses tersebut dapat merusak kepercayaan diri dan otonomi bawahan.^[4][5][6]

Pendelegasian merupakan elemen sentral dari kepemimpinan partisipatif dan dianggap sebagai puncak dari praktik berbagi kekuasaan dalam organisasi.^[7][8] Pendelegasian erat dikaitkan dengan pemberdayaan karyawan, otonomi, dan pengembangan, serta dipandang sebagai kebalikan langsung dari pengambilan keputusan otokratik. Pendelegasian juga merupakan fungsi sumber daya manusia yang krusial, memungkinkan pemberdayaan karyawan, mengurangi beban kerja manajerial, dan meningkatkan produktivitas. Dalam konteks kepemimpinan, pendelegasian adalah salah satu elemen dari empowering leadership, yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik dengan memperkuat rasa makna, kompetensi, determinasi diri, dan pengaruh karyawan.^[9][10]

Pendelegasian otoritas dapat diukur melalui berbagai skala yang menilai tingkat otonomi karyawan dalam membuat keputusan di area strategis, bisnis, dan operasional. Skala Decision-Making Authority, misalnya, mengevaluasi frekuensi karyawan diizinkan memutuskan secara otonom dalam hal seperti hubungan pelanggan. Secara praktis, pendelegasian mencakup transfer hak pengambilan keputusan di area hubungan manusia, pemasaran, dan capital expenditures.^[11][12][13]

Delegasi kewenangan terjadi dalam berbagai konteks dan pada berbagai tingkatan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, serta dalam kerangka formal maupun informal:

Pemerintahan dan Organisasi Publik: Kewenangan dapat didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sub-nasional, seperti negara bagian atau kota. Misalnya, pada kasus di China setelah 16 September, pemerintah tingkat kota memperoleh kewenangan atas pengaturan rotasi, yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan mereka . Dalam pemerintahan lokal di Malaysia, kewenangan didelegasikan dari pemerintah negara bagian ke dewan (councillors), lalu ke ketua dewan, dan selanjutnya ke staf pelaksana. Pada organisasi internasional, kewenangan yang dimiliki merupakan hasil negosiasi dan konsensus antar anggota, dan didelegasikan sesuai kebutuhan organisasi.^[27][28]

Organisasi dan Perusahaan: Dalam perusahaan, delegasi kewenangan dapat terjadi secara formal maupun informal. Misalnya, dalam pengambilan keputusan inovasi, kewenangan dapat didelegasikan dari tingkat CEO ke manajer menengah atau manajer lini pertama, tergantung pada jenis keputusan dan struktur organisasi. Pada kasus lain, seperti dalam pengaturan standar akuntansi, lembaga legislatif dapat mendelegasikan kewenangan kepada agen privat untuk memanfaatkan keahlian khusus dan menghindari tanggung jawab langsung atas keputusan kontroversial.^[29][30]

Sektor Kesehatan: Dalam praktik keperawatan, delegasi kewenangan terjadi ketika perawat mendelegasikan tugas tertentu kepada individu lain yang kompeten, dengan tetap melakukan supervisi dan pemantauan.^[31]

Teknologi dan Sistem AI: Dalam sistem berbasis AI, kewenangan hanya dapat didelegasikan sesuai jalur hierarki yang telah ditentukan sebelumnya, dan tidak dapat dilakukan secara spontan ke pihak baru di luar struktur yang ada.^[32]

• Giorgio Agamben, State of Exception (2005)
• Hannah Arendt, "Authority in the Twentieth Century." Review of Politics (1956)
• Hannah Arendt, On Violence (1970)
• Józef Maria Bocheński, Was ist Autoritätcode: de is deprecated ? (1974)
• Renato Cristi, Hegel on Freedom and Authority (2005)
• Carl Joachim Friedrich, Authority. Cambridge, MA: Harvard University Press (1958)
• Carl Joachim Friedrich, An Introduction to Political Theory: Twelve Lectures at Harvard. New York: Harper & Row (1967)
• Carl Joachim Friedrich, Tradition and Authority. London: Macmillan (1972)
• Robert E. Goodin (ed), The Oxford Handbook of Political Science (2011)
• Patrick Hayden, Hannah Arendt: Key Concepts (2014), esp. Chapter 8
• Alexandre Kojève, "The Notion of Authority" (2014)
• Rafael Domingo Osle, Auctoritas (1999)
• Gail Radford, The Rise of the Public Authority: Statebuilding and Economic Development in Twentieth-Century America (2013)
• Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen [The Concept of the Political] (1932)
• Max Weber, Economy and Society (1922)
• Max Weber, Politics as a Vocation (1919)